Surabaya (11/12) - Regional Public Sector Conference (RPSC) III yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Surabaya, Jawa Timur mulai hari ini, akan semakin mengukuhkan Indonesia sebagai pusat pengembangan akuntansi sektor publik Asia Tenggara.

RPSC III ini mengangkat tema “Public Sector Accounting for Public Accountability: Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual untuk Meningkatkan Akuntabilitas Publik.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sapto Amal Damandari dalam sambutannya mengatakan, tujuan utama pelaporan keuangan pemerintah adalah dalam rangka pencapaian tujuan berbangsa, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat (for public welfare) di samping tujuan yang dinyatakan dalam undang-undang, yaitu sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah (for public accountability).

“Pemerintah harus berani memulai penerapan akrual basis ini dan tidak menundanya lagi. Seharusnya pemerintah telah cukup melakukan persiapan penerapan akrual basis ini, yaitu lebih dari satu dekade sejak amanat tersebut pertamakali dinyatakan pada tahun 2003 melalui UU 17 Tahun 2003,” ujar Sapto yang juga Ketua Dewan Konsultatif IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP).

Sementara itu Ketua IAI KASP, Djadja Sukirman mengatakan, penyiapan infrastruktur dan sumber daya akuntansi haruslah dibarengi dengan strategi implementasi yang jitu, agar dapat menentukan starting point proses transformasi dan metode transisi yang akan dilakukan.

IAI sendiri telah mengeluarkan berbagai program untuk mendukung penyiapan infrastruktur tersebut. Di antaranya adalah penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Akuntansi Akuntan Publik (US AAP) sejak April 2012. US AAP ini diharapkan bisa meningkatkan kompetensi para akuntan sektor pemerintahan.

“Dan puncaknya adalah ketika IAI meluncurkan Chartered Accountant (CA) pada akhir 2012 lalu. Dengan CA, kompetensi akuntan profesional Indonesia akan semakin teruji, tidak hanya menghadapi berbagai tantangan internal, tapi bahkan regional,” ujar Djadja.

IAI telah menyelenggarakan RPSC yang pertama pada 2008 dan yang kedua pada 2011. Kedua RPSC itu telah menghasilkan komunike yang berisi simpulan dan mengandung rencana aksi IAI atas simpulan tersebut. RPSC III ini diharapkan menghasilkan suatu komunike yang dapat menjadi solusi dalam penataan keuangan pemerintahan yang akrual dan mulai dilaksanakan pada 2015.

RPSC III ini diharapkan bisa melanjutkan pencapaian dua RPSC sebelumnya, yaitu agar akuntan tidak hanya melihat akuntansi sebagai sistem pengambilan keputusan semata, namun juga menyadari bahwa bagi pemerintah, akuntansi harus dapat menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah.